5 Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Umumnya, jajaran manajemen menutupi tindakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum dalam organisasinya. Akibat sifat tidak transparan tersebut, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. C. Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Tempat. 1. hubungansebab akibat antara politik dan hukum. Pandangan yang pertama adalah Kaum Idialis, yang cenderung berpandangan dari sudut das sollen. Pandangan ini mengacu pada pendapat Roscue Pound yang menyatakan bahwa "law as a tool of social enginering" (Soerjono Soekanto, 1985: 30). Pendapatnya menyatakan bahwa pemerintahantidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.6 Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan PUPR dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi multi-pihak antara Pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait Namunpada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan negara dilakukan agar tidak terjadi pemerintahan yang absolut atau otoriter, sehingga memungkinkan di antara bagian dapat saling bekerja sama. memberikankesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah. (Susanti, 2006:52) Bila di era otoritarianisme didominasi oleh pemerintah, maka dalam era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aspirasi elemen di luar pemerintah. Terutama 1 Pengertian Birokrasi. a. Menurut KBBI. · Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; · Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya; b. Birokrasi menurut max weber. Padabagian akhir, akan dilihat bagaimana status hubungan eksekutif-legislatif dalam proses reformasi konstitusi di Indonesia saat ini, dan apa yang perlu dilakukan demi terbangunnya hubungan eksekutif-­legislatif yang mendukung terselenggaranya pemerintahan demokratik di negeri ini. Mencegah dominasi kekuasaan satu cabang pemerintahan VN7ylY.